Tanggapi Pemberitaan Media Terkait Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di SPBU 14206189, Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi Langsung ke TKP dan Dipastikan Isu Tersebut Tidak Benar

TEBING TINGGI | mitrapolri.net - Menanggapi informasi yang beredar di media sosial terkait adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, Sat Reskrim Tebing Tinggi atas Perintah  langsung Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi IPTU Dr.Herikson P Siahaa n,SH,MH langsung bergerak cepat melakukan peninjauan dan penyelidikan langsung di lapangan pada hari Rabu (04/6/2026) siang.

Pengecekan dan penyelidikan  dilaksanakan oleh kanit Tipidter sat Reskrim Polres Tebing Tinggi, IPDA NJ Silalahi S.Th bersama beberapa personil unit III Tipidter, untuk mengetahui secara langsung situasi di lapangan.

Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, IPTU Dr.Herikson P Siahaan,SH,MH menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk respons Polri terhadap keresahan dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat khususnya di media sosial.

"Personil Kami langsung turun ke lokasi yang dimaksud tepatnya di SPBU 14206189 Jl Sutoyo Kota Tebing Tinggi  , untuk memastikan kebenaran informasi tersebut" ujar Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi. 

Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi, serta interogasi  dan penyelidikan yang dilakukan beberapa hari di Lokasi, petugas memastikan bahwa isu yang beredar tersebut tidak ada atau "HOAX" dan tidak ditemukan tanda-tanda aktivitas penyalahgunaan dalam pendistribusian BBM khususnya BBM bersubsidi.

Hasil penyelidikan yang dilakukan selama beberapa hari  di lokasi personil kami tidak mendapati aktifitas ataupun kegiatan penyalahgunaan dalam pendistribusian BBM khususnya BBM bersubsidi sebagimana yang diberitakan di salah satu media.  

Turut juga dilakukan interogasi kepada operator pengisian bahwa SPBU tersebut tidak melayani pengisian BBM bersubsidi menggunakan Jerigen dan setiap pengisian BBM subsidi juga harus menggunakan Barcode yang sesuai dengan kendaraan. 

Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi menghimbau "Kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap bijak dalam mencerna informasi di media sosial, sekaligus meminta warga untuk lebih proaktif melaporkan ke kepolisian apabila melihat atau mengetahui adanya aktivitas ilegal yang merugikan Negara  , Lingkungan dan melanggar hukum di wilayah mereka guna di proses sesuai Undang Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia" himbau IPTU Dr.Herikson P Siahaan,SH,MH. (ind/mp.net)